Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi antara berbagai stakeholder yang berperan dalam prosesnya.
Siapa Saja Stakeholder dalam Penerapan SPBE?
Dalam implementasi SPBE, terdapat beberapa pemangku kepentingan utama yang memiliki peran strategis:
- Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat, melalui Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, regulasi, serta memastikan keamanan data dalam sistem pemerintahan digital. - Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengadopsi kebijakan SPBE secara lokal, mengembangkan infrastruktur teknologi, serta meningkatkan literasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat. - Instansi Pemerintah
Setiap instansi wajib mengintegrasikan sistem layanan publiknya agar terkoneksi dengan platform SPBE nasional. Ini mencakup berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha. - Sektor Swasta dan Penyedia Teknologi
Perusahaan teknologi dan penyedia layanan digital berperan dalam menyediakan solusi berbasis cloud computing, big data, keamanan siber, serta pengembangan aplikasi yang mendukung ekosistem SPBE. - Akademisi dan Peneliti
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis riset, inovasi teknologi, serta pelatihan bagi SDM pemerintah dalam penerapan SPBE. - Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil
Sebagai pengguna layanan digital, masyarakat memiliki peran dalam memberikan feedback terhadap kualitas layanan, serta memastikan transparansi dalam implementasi SPBE.
Tantangan dan Solusi dalam Penerapan SPBE
Meskipun SPBE membawa banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur digital, keamanan siber, serta resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi lintas sektor serta penguatan regulasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Dengan sinergi antara semua stakeholder, diharapkan SPBE dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi di Indonesia.
